Koordinasi Bersama, Tingkatkan Potensi Ekonomi Maritim

Pemulihan ekonomi negara-negara di hampir seluruh belahan dunia (global) berlangsung dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan, dan tidak merata. Dinamika eksternal ini pun diperberat dengan terus menurunnya harga komoditas. Alhasil, dampaknya terhadap Indonesia adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Data Bank Indonesia menunjukkan, terjadi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang melambat dalam beberapa tahun terakhir. Namun pada triwulan I 2015 tercatat pertumbuhan ekonomi 4,7 persen (di bawah target 5,8 persen).

Perekonomian domestik juga menghadapi sejumlah permasalahan struktural di sektor riil. Menghadapi kondisi tersebut, salah satu upaya yang tepat untuk memperkuat struktur ekonomi sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan yang lebih inklusif adalah mengembangkan ekonomi berbasis maritim.

Potensi Maritim

Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar untuk dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Estimasi nilai ekonomi keseluruhan sektor maritim diperkirakan dapat lebih besar dari pendapatan kotor (PDB) Indonesia saat ini. 

Potensi itu tercermin pada wilayah laut Nusantara yang sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km², panjang pantai 95.181 km, jumlah pulau 17.504 pulau dengan keunggulan geo-fisik, geo-ekonomi, geo-politik, dan geo-kultural.

Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih relatif terbatas sehingga belum menjadi sumber pendapatan yang optimal bagi masyarakat. Ditunjukkan oleh ekspor ikan dan hasil laut yang masih rendah dan industri berbasis maritim yang belum optimal.

Selain itu, laut malah sering dipandang sebagai pemisah antar pulau. Padahal pengembangan ekonomi berbasis maritim tidak hanya akan berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan konektivitas, misalnya, selain mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa yang positif bagi pertumbuhan ekonomi juga akan mendukung terjaganya stabilitas harga. Hal ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah dengan manfaat utama diperoleh Kawasan Timur Indonesia.

Pengembangan ekonomi berbasis maritim memerlukan strategi yang komprehensif dan terfokus. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing, memperkuat daya dukung (enabler) dan meningkatkan kesejahteraan. Maka diperlukan sinergi kebijakan untuk mempercepat pengembangan ekonomi berbasis maritim, sehingga perekonomian dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif.

Koordinasi

Pembahasan terhadap strategi pengembangan maritim ini dilakukan dalam sebuah rapat koordinasi, yang dilaksanakan pada Senin (25 Mei 2015) di Ambon, Maluku. Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam kegiatan itu melakukan koordinasi kebijakan, yakni mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim.

Rapat tersebut memadukan visi kemaritiman yang terurai dalam langkah-langkah konkrit kebijakan yang saling mendukung (sinergi) sehingga diharapkan akan mempercepat kebangkitan ekonomi maritim Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman D. Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad, Gubernur Provinsi Maluku Said Assagaff, Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Natsir Thaib, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, dan Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel D. Mandacan.

Pada hari sebelumnya, Minggu, 24 Mei 2015, di tempat yang sama, Dewan Gubernur Bank Indonesia menggelar pertemuan internal dengan para Kepala Departemen terkait dan Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia di wilayah timur guna membahas isu-isu di bidang kemaritiman dan keuangan di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah memiliki kesiapan untuk mempercepat implementasinya dalam mewujudkan ekonomi berbasis maritim.

Rapat koordinasi ini juga menindaklanjuti salah satu butir kesepakatan rapat koordinasi serupa yang dilaksanakan pada 11 Agustus 2014 di Manado, khususnya mengenai pentingnya upaya percepatan pembangunan ekonomi melalui pembangunan berwawasan maritim. Hasil rapat koordinasi menyepakati sejumlah komitmen penting untuk mempercepat kebangkitan ekonomi maritim Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang konsisten serta bersinergi dengan implementasi yang tepat waktu dan terukur.

Fokus pembangunan maritim pun diarahkan pada empat hal, yaitu penguatan kedaulatan maritim, pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri dan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta Pengembangan SDM, Iptek dan budaya maritim. Pembahasan terhadap strategi pengembangan maritim dalam rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah memiliki kesiapan untuk mempercepat implementasinya dalam mewujudkan ekonomi berbasis maritim.

Kesepakatan Rapat

Dengan modal potensi maritim yang luar biasa, diharapkan persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat didorong ke angka yang lebih tinggi, serta memperluas keuangan inklusif. Demikian sekelumit pokok pembahasan dalam rapat koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia dalam melakukan koordinasi kebijakan dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim pada 25 Mei 2015 di Ambon, Maluku.

Secara konkrit, hasil rapat koordinasi tersebut menyepakati sejumlah komitmen penting untuk mempercepat kebangkitan ekonomi maritim Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang konsisten. Juga bersinergi dengan implementasi yang tepat waktu dan terukur.

Beberapa komitmen yang disepakati, antara lain adalah memperkuat roadmap pengembangan maritim yang terintegrasi, sejalan dengan lima keunggulan komparatif pembangunan kemaritiman di Indonesia (marine biodiversity, posisi geotektonik, wawasan nusantara dan kewilayahan, arus lintas indonesia, dan jalur pelayaran internasional (international sea lanes). Roadmap itu pun tak lupa dibarengi dengan penguatan langkah-langkah monitoring dan koordinasi pengembangan ekonomi berbasis maritim.

Finansial

Selanjutnya, komitmen memperkuat upaya untuk mendorong pembiayaan, bank dan nonbank, ke sektor maritim. Antara lain melakukan pembinaan klaster usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis maritim dan mengembangkan berbagai model pembiayaan usaha. Termasuk mengkaji pola hubungan antara usaha besar dan UMKM, yang saling menguntungkan.

Dalam hal akses keuangan, rapat koordinasi bersepakat mendorong pendalaman pasar keuangan, guna memperkuat peran pembiayaan nonbank. Hal ini penting dalam memperkuat ketahanan dan meningkatkan kapasitas perekonomian nasional untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berkesinambungan.

Optimalisasi Kebijakan

Komitmen berikutnya yakni mempercepat optimalisasi kebijakan-kebijakan dalam jangka pendek, dengan kondisi yang ada. Antara lain memitigasi dampak jangka pendek dari kebijakan-kebijakan di bidang perikanan.

Dalam hal peningkatan produktivitas ekonomi kelautan dan perikanan, semua pihak sepakat memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, memperbaiki iklim usaha agar kondusif, dan inovasi IPTEK.

Mengenai konektivitas, secara makro, rapat koordinasi bersepakat mempercepat pembangunan infrastruktur poros maritim serta mengembangkan industri perkapalan dan pelayaran nasional.

Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim akan menjadi prioritas diantaranya dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam (deep seaport), dan logistik serta menjamin ketersediaan listrik di daerah-daerah perbatasan. Namun dalam lingkup lebih mikro, seluruh pihak sepakat menyediaan kapal untuk memperkuat kelancaran pasokan di wilayah kawasan timur Indonesia, khususnya menjelang lebaran.

Dalam mendukung implementasi berbagai kebijakan pengembangan ekonomi berbasis maritim, rapat koordinasi sepakat memperkuat peran serta pemerintah daerah secara sinergis. Para peserta rapat juga sepakat bahwa kedepan akan terus memperkuat koordinasi dalam memastikan efektivitas dari berbagai kebijakan sesuai kewenangannya masing-masing untuk mewujudkan perekonomian Indonesia berbasis maritim.